Sistem Informasi Nasional

Definisi SISFONAS adalah sebagai upaya Pengelolaan Sistem Informasi di seluruh tingkat Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan yang efektif dan efisien kepada Masyarakat dimana pengelolaan dalam arti kata dimaksud memiliki batasan sebagai berikut:
1. Batasan pengelolaan adalah menyangkut integrasi sistem informasi antar lembaga baik pusat maupun daerah
2. Pengelolaan menyangkut struktur data primer dan derivative yang menjadi data bersama yang dapat dimanfaatkan oleh setiap instansi baik bersifat unilateral maupun multilateral
3. Pengelolaan sistem tidak akan menyentuh sistem didalam intra lembaga suatu instansi
4. Pengelolaan sistem berarti memberikan dukungan teknis kepada setiap instansi melalui lembaga internal instansi yang ditunjuk oleh setiap lembaga untuk bertindak sebagai Chief Information Officer

Dukungan teknis dimaksud berupa:
a. Paduan dan arahan
b. Dukungan teknis secara langsung

Dukungan teknis dimaksud akan meliputi:
a. Pengamanan sistem
b. Kendali Jaringan
c. Penanggulangan Masalah
d. Pemulihan sistem
e. Kendali dan audit sistem informasi

Kondisi yang diharapkan dapat dicapai dalam pengembangan Sistem Informasi Nasional akan terbagi kedalam beberapa poin yang akan berperan sebagai kata kunci (keyword) dalam penyusunan konsepsi pengembangan SISFONAS. Poin-poin yang dijadikan sebagai kata kunci diantaranya adalah:

1. Integrasi Sistem
Integrasi sistem dalam pemahaman ini mencakup seluruh infrastruktur sistem informasi baik jaringan, infostruktur (content) maupun aplikasi. Arti kata integrasi bukan berarti bahwa seluruh sistem menggunakan platform yang sama, melainkan bekerja sama secara simultan dan terintegrasi secara proses bisnis walaupun dengan latar belakang platform yang berbeda.

2. Restrukturisasi Data Nasional
Restrukturisasi Data Nasional akan mencakup integrasi struktur data yang selama ini menjadi hak milik (propietary) dari masing-masing lembaga agar dapat dipergunakan secara bersama-sama dalam batas kewenangan tertentu dan sekaligus menetapkan data-data primer yang bersifat nasional dan akan menjadi data kunci bagi instansi lain yang membutuhkan data serupa.

3. Pemanfaatan Teknologi Komunikasi dan Informasi
Perkembangan serta perubahan teknologi komunikasi dan informasi yang sedemikian cepat harus dapat selalu diantisipasi oleh Sistem Informasi Nasional. Seiring dengan hal itu sistem yang dibangun harus selalu mampu beradaptasi atau minimal berintegrasi dengan teknologi terbaru yang lahir hampir setiap hari.

4. Aksesibilitas yang Tinggi
Secanggih apapun teknologi yang diterapkan, tidak akan berarti apa-apa bilamana hanya dapat diakses oleh sebagian kecil masyarakat. Untuk itu peranan badan usaha pemerintah dan swasta untuk menyebarluaskan akses informasi guna membuka akses yang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan dapat saling berkomunikasi, ini sangat diperlukan!. Aksesibilitas yang tinggi tidak hanya menyangkut teknologi dan lebar pita saluran (Bandwith), tetapi juga harus meliputi biaya yang terjangkau oleh setiap komunitas agar terjadi pemerataan akses hampir diseluruh wilayah Indonesia.

5. Infrastruktur Informasi dan Komunikasi yang lebih baik (Digital Divide)
Dalam konteks suatu Sistem Informasi Nasional, perlu didukung oleh ketersediaan perangkat sistem yang memadai dan mencakup wilayah yang luas. Ini menjadi suatu permasalahan yang harus dipecahkan bersama mengingat bahwa Indonesia dengan kesenjangan digital (digital divide) yang besar, membutuhkan upaya yang tidak sedikit guna mengurangi digital divide yang ada. Diharapkan di masa mendatang populasi perangkat komputer sebagai sarana akses informasi akan meningkat secara tajam disamping teledensitas yang terus ditingkatkan untuk menjangkau hingga pedesaan-pedesaan.

6. Legitimasi dan Dukungan Politik
Keberhasilan penerapan Sistem Informasi Nasional akan sangat bergantung kepada dukungan yang kuat baik dari sisi hukum maupun politik. Dukungan tersebut akan menjadi landasan kerja yang vital sebagai dasar untuk menggerakkan seluruh komponen yang terkait dan sekaligus mencegah adanya benturan kepentingan yang seringkali mengakibatkan kegagalan dalam pengembangan sistem.